Watoni Noerdin Serap Aspirasi Masyarakat Pringsewu

Lampung - - Curhatan dari masyarakat menjadi tidak asing bagi 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024, yang hadir menyapa masyarakat di wilayah kerjanya masing – masing, melalui kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Tentu, hal tersebut merupakan masukan yang sangat berarti bagi setiap anggota DPRD yang menjadi wakil rakyat di Legislatif, untuk menyikapi dan memberikan sebuah, pemahaman serta solusi dari sebuah persoalan yang terjadi di Provinsi Lampung. Sehingga, ke depan keluhan dan masukan dapat terminimalisir, untuk mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Baca juga: Syamsurizal Dukung Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar

Salah satu warga Pujodadi Pringsewu, Paniman (70), mengatakan kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung di tempatnya menjadi kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan selama ini.

“Maaf Pak Dewan, saya ini sekarang umur 70 tahun. Kerja udah tidak kuat lagi. Tapi, bantuan tidak pernah dapet, ” kata Paniman, disela tanya jawab pada kegiatan sosialisasi PIP, Sabtu (13/5/2023).

Baca juga: Komisi IX Desak BP2MI Tetapkan Regulasi Pelaksanaan Program JKN

Sudah hampir 17 bulan, Paniman melanjutkan. Bantuan dari pemerintah tidak pernah dirasakan lagi. Baik dari, Bantuan Sosial, dan bantuan lainnya. Tentu, hal tersebut sangat menyulitkan baginya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terlebih, usia yang sudah tidak mampu bekerja seperti biasanya.

“Kita sekarang membahas soal Pancasila pak. Ada poin yang mengatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nah, ini tidak saya rasakan udah hampir 17 bulan. Saya minta solusinya pak. Terimakasih, ” ucapnya.

Baca juga: DPRD Lampung Utara Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Tentang Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022

Gayung bersambut curhatan Paniman, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan pertanyaan dan keluhan yang disampaikan sangat bagus. Artinya, dilingkungan Pujodadi masih butuh perhatian pemerintah dalam hal ekonomi.

“Terimakasih pak, masukan dan pertanyaannya bagus. Ini menjadi PR kami, dan secepatnya kami sampaikan ke Pemerintah Desa/Pekon. Dimana kendala yang terjadi, sehingga Bapak tidak mendapatkan bantuan itu, ” ujar Watoni.

Baca juga: Penyampaian Bapemperda Mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, DPRD Lampura Laksanakan Rapat Paripurna

Untuk itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut melanjutkan dalam kesempatan yang baik ini, pihaknya menggandeng wakil rakyat dari Kabupaten Pringsewu yang sama – sama berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Nah, disini ada pak Suryo. Beliau sahabat saya di DPRD Kabupaten Pringsewu. Selesai kegiatan ini, langsung diselesaikan oleh beliau, ”ucapnya.

Baca juga: Legislator Sudewo Soroti Perkembangan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Ditempat yang sama, Sairul Basri salah satu pemateri mengatakan bahwa yang perlu diketahui oleh masyarakat Lampung dan Pringsewu khususnya. Saat ini, pemerintah sudah menggunakan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disemua aspek. Terlebih yang berkaitan dengan bantuan.

“Nah, pak, ibu. Sekarang sudah zaman canggih, semua serba ITE. Jadi, yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah, kelengkapan berkas masing – masing. Apakah, KK atau KTP nya sudah lengkap. Apakah, nomor NIK dan NIK KK nya sudah benar. Karena, selip satu angka saja itu bisa tidak terdata. Kemudian, nama Bapak ibu juga harus diperhatikan, benar atau tidak, ” ucapnya.

Karena, kata Staf Ahli Menhan RI itu. Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah merujuk data KK dan KTP yang benar. Dengan tujuan, agar tidak ada pemberian double atau ganda dalam menyalurkan bantuan yang diberikan.

“Kadang emang buat kita sulit pak Bu, ITE ini. Tapi, itulah sistem, dan harus kita perhatikan dan cermat, ” kata Sairul.(*)